Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasarmarket economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui (penawaran dan permintaan.
Perekonomian terencana
Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme Sistem perekonomian adalah sistem yang sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.
dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunis
me adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.
Simpan sebagai Kon
Perekonomian pasar
Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.
Perekonomian pasar campuran
Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.
Ada Pun Sejarah Ekonomi Indoenesia
Pada pertemuan awal dari pelajaran Perekonomian Indonesia, disampaikan tentang sejarah ekonomi Indonesia. Meskipun aku datang telat, tapi aku tetap bersyukur bisa memflashback sejarah, karena seperti kata temanku, sejarah bukanlah untuk dikenang saja, tapi itu membuat kita penyemangat dalam memperbaiki kondisi ekonomi saat ini dan akan datang.
Kita akan membagi sejarah ini dalam beberapa tahap perekonomian, karena pemerintahan telah berganti-ganti dan kebijakan perekonomian juga berubah-ubah. Kita membagi dalam tujuh tahap, yaitu:
- Perekonomian orde lama
- Perekonomian orde baru
- Perekonomian transisi
- Perekonomian reformasi
- Perekonomian gotong royong
- Perekonomian Indonesia Bersatu I
- Perekonomian Indonesia Bersatu II
Uraian masing-masing perekonomian diuraikan sebagai berikut:
- Perekonomian orde lama
- Program Banten (1950 – 1951)
Tujuan program ini untuk mempersatukan kelompok pribumi untuk bisa mengembangkan aktivitas ekonomi Indonesia
- Program Urgensi Perekonomian (1952-1954)
Program ini disebut Soemitro’s plan, bertujuan agar:
- BNI 1946 harus dinasionalisir, karena saat itu masih ada saham VOC di dalamnya
- Memberikan kesempatan seluas-luasnya pada pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan VOC
- Pemerintah mengambil alih perusahaan pelayaran yang masih dikelola oleh VOC (sekarang menjadi PELNI)
- Program Repelita I (1955 – 1960)
Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun belum tercapai
- Program Repelita II (1960 – 1965)
Indonesia mulai berhubungan dengan dunia luar (ekspor dan impor), mulai ada pinjaman Luar Negeri, namun sebagian peruntukannya untuk pembangunan mercusuar (Politik Mercusuar Soekarno)
Pada tahun 1965 ada pemberontakan G30S-PKI pada bulan September dan pada bulan November terjadi Senering atau pemotongan uang rupiah dari 1000 rupiah menjadi hanya 1 rupiah. Senering ini dilakukan karena diprediksi akan terjadi Hyper Inflation sampai 500 %.
- Perekonomian orde baru
- Repelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Perbedaan repelita orde baru dan orde lama;
Orde Lama: rencana pembangunan lima tahunan, dan disusun oleh DPR dan perancang Negara/cabinet
Orde Baru: rencana pembangunan lima tahun, disusun oleh DPR, Kabinet, dosen, masyarakat.
Pada repelita I menitikberatkan pada sektor perekonomian yang didukung oleh sektor industry. Muncul istilah Trilogi Pembangunan 1)Stabilitas Nasional 2)Pemerataan 3)Pertumbuhan Ekonomi. Pada masa ini, yang diekspor masih berupa bahan mentah.
- Repelita II (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Trilogy pembangunan diubah urutannya menjadi 1)Pertumbuhan ekonomi 2)Pemerataan dan 3) Stabilitas Nasional. Produk yang diekspor adalah WIP. Kebijakan ekonomi yang terkenal adalah adanya KNOP 15 tanggal 15 November 1978, isinya 1)Masyarakat harus mencintai produk dalam negeri 2) Mendorong ekspor 3) Memberikan tariff spesifik bagi barang impor
- Repelita III (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Trilogy pembangunan menjadi 1) Pemerataan pembangunan dan hasil2nya 2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 3) Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.
Terdapat kebijakan devaluasi rupiah tanggal 30 Maret 1983 dengan menurunkan nilai rupiah menjadi 937 rupiah per dollar. Terdapat kebijakan deregulasi perbankan oleh Soemarlin (gebrakan Soemarlin pertama) tanggal 1 Juni 1983 karena ada bank2 yang meminjam dana dari BI namun khawatir akan disalahgunakan.
- Repelita IV (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Muncul kebijakan devaluasi tanggal 12 September 1986 karena banyak produk2 Indonesia yang digudangkan di luar negeri dan aliran kas masuk berkurang (saat itu telah dipakai neraca pembayaran ‘ Balance of Payment). Selain itu, muncul juga kebijakan deregulasi, tanggal 12 Oktober 1987 tentang penyederhanaan aturan dan tanggal 27 Oktober 1988 tentang deregulasi dan debirokratisasi (birokrasi dipangkas dan bank2 diberi kemudahan pendiriannya).
- Repelita V (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Muncuk kebijakan uang ketat (tight money policy) untuk mengatasi inflasi yang meningkat tajam (gebrakan Soemitro kedua)
- Repelita VI (1 April 1969 – 31 Maret 1974)
Pengalihan dana pembangunan ke Indoseia Timur, karena sebelumnya 75% KBI 25% KTi menjadi 40% KBI dan 60% KTI. Muncul krisis mata uang, krisis moneter sampai krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.
- Perekonomian transisi (era Presiden B.J. Habibie)
Terdapat prestasi yang mengagumkan yakni nilai tukar rupiah dari 16.000 menjadi 6.000 rupiah. Muncul kebijakan Jaring Pengaman Sosial (social safety net)
- Perekonomian reformasi (era Presiden K.H. Abdurrahman Wahid)
Terjadi banyak keanehan dan tidak terdapat kebijakan perekonomian.
- Perekonomian gotong royong (era Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri)
Kebijakan privatisasi – menjual BUMN sehat ke luar negeri.
- Perekonomian Indonesia Bersatu I (era SBY- JK)
Muncul program Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri, Jamkesmas.
- Perekonomian Indonesia Bersatu II (era SBY – Boediono)
Belum ada kebijakan baru, melanjutkan kebijakan IB 1 dan muncul kasus Century.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar